_________________________________________________________________________________________________________________________
SELAMAT DATANG di AMUNTAIPOST (Portal Blog Banua Amuntai)

Anda Pengunjung Ke

Sabtu, 23 Juni 2012

FPP PSSI Somasi PSSI Djohar Arifin

JAKARTA, Amuntaipost.com -- Forum Pengurus Provinsi (FPP) PSSI berencana melakukan somasi terkait penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PSSI kubu Djohar Arifin dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APAKSI).

Seperti diberitakan sebelumnya, PSSI Djohar Arifin menandatangani nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) untuk menggelar Turnamen Sepakbola Piala APAKSI 2012. Penandatangan MoU itu berlangsung di Kantor Sekretariat PSSI, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012) WIB, dan disaksikan Ketua Umum KONI Tono Suratman.

Terkait hal itu, Ketua FPP Dwi Irianto menganggap kegiatan yang dilakukan PSSI kubu Djohar Arifin telah melanggar poin yang ada di MoU antara dua kubu PSSI, Pihak Indonesia Super League (ISL) yang disaksikan oleh Tim Task Force di Kuala Lumpur. Ditegaskan Dwi, semua pihak terhitung sejak MoU itu disepakati seharusnya tidak berbuat apapun dalam hal keorganisasian. Itu merupakan ranah dari Joint Committee (JC).

"Untuk saat ini baik PSSI atau KPSI seharusnya cooling down. Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan tindakan Pak Djohar sebagai Ketua Umum PSSI yang masih melakukan manuver," ujarnya kepada wartawan.

Dwi juga menambahkan pihaknya memberikan tenggat waktu hingga tujuh hari bagi PSSI Djohar Arifin untuk memberikan tanggapan. Jika tidak dipenuhi, maka kubu Dwi akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami akan benar-benar mensomasi PSSI Pak Djohar dan akan kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini akan kami lakukan apabila dalam tujuh hari sejak surat somasi ini kami keluarkan, PSSI tidak membatalkan MoU dengan APAKSI."

"Langkah ini akan kami tempuh, bukan karena kami tidak dilibatkan dan kami tidak tersinggung. Kami hanya ingin meluruskan bahwa yang dilakukan tidak benar setelah MoU Kuala Lumpur ditandatangani," pungkasnya.



Editor : Antony Rahman   ||   Sumber : Inilah.com

Berita Populer