Jusuf Kalla dan Hatta Lebih Cerdas Daripada Jokowi dan Prabowo

Amuntaipost - Dua calon wakil presiden peserta Pemilu Presiden 2014, Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla, dinilai lebih cerdas dibandingkan dua calon presiden yang mereka dampingi, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. 

"Dua cawapres ini lebih cerdas daripada capresnya. Elaborasi yang dilakukan (para) cawapres luar biasa, lebih menukik dan tajam," kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, saat dihubungi, Senin (9/6/2014) malam.

Menurut Emrus, intelektualitas Hatta maupun Kalla terlihat sepanjang debat perdana pasangan calon presiden-wakil presiden, di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam. Baik Hatta maupun Kalla, ujar dia, terlihat lebih menguasai materi persoalan daripada Prabowo dan Jokowi.

Emrus berpendapat frekuensi bicara kedua orang tersebut tak terlalu penting untuk diperhatikan. Dia melihat baik Prabowo maupun Jokowi pun terlihat sangat menghargai masing-masing calon wakil presidennya.

Indikasi penghargaan tersebut, sebut Emrus, Prabowo dan Jokowi tidak terlihat mendominasi dan kerap memberikan kesempatan kepada Hatta dan Kalla untuk bicara. Karenanya, Emrus berpendapat Prabowo dan Jokowi tidak salah memilih Hatta dan Kalla sebagai pendamping.

Dua pasangan calon presiden-wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden 2014 yang sekarang memasuki tahap debat antar-kandidat. Pasangan nomor urut satu adalah Prabowo-Hatta dan pasangan nomor urut dua adalah Jokowi-Kalla.

Komisi Pemilihan Umum berencana menggelar lima kali debat antar-kandidat, baik antar-capres, antar-cawapres, maupun antar-pasangan calon seperti yang digelar pada Senin malam. Semua debat tersebut akan disiarkan langsung oleh beragam televisi swasta nasional.

Sumber : Kompas.com

WOW, Sumbangan Untuk Jokowi-JK Tembus 29 Milyar

Amuntaipost.com - Sumbangan dari masyarakat untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), telah mencapai jumlah lebih Rp 29 miliar per Sabtu (7/6/2014) pukul 10.00 WIB.

"Kami sampaikan sumbangan gotong-royong yang masuk rekening Capres-Cawapres, Jokowi-JK. Total yang masuk untuk donasi perseorangan Rp29.126.910.341," ungkap Koordinator Media Centre Jokowi-JK, Zuhairi Misrawi, di Jalan Cemara Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2014).

Dijelaskan dia, sumbangan yang masuk dari perorangan melalui rekening BRI Jokowi-JK bernomor 122301000172309 menerima Rp 3.300.811.740. Sedangkan pada Rekening Mandiri bernomor 070-00-0909096-5 menerima Rp 5.014.039.213.

Sementara itu, rekening BCA bernomor 5015.500015 menerima sumbangan terbanyak, yakni Rp 20.812.059.388.

Jika dilihat dari jumlah-jumlah sumbangan yang masuk tersebut, timbul keanehan dengan bilangan yang dikirimkan ke rekening-rekening Jokowi-JK.

Hal itu juga sempat dialami oleh salah satu staf media center Jokowi-JK, bernama Vivi yang selama ini bertugas mencatatkan semua dana yang masuk.

Saat ditemui Tribunnews.com, Sabtu (7/6/2014) di Media Center Jokowi-JK Jalan Cemara, Jakarta, Vivi mengaku kala pertama bertugas sempat tak percaya dengan jumlah yang dikirimkan para relawan dan masyarakat. Tapi saat dia mengecek langsung jumlah tersebut, ternyata demikian adanya.

"Sempat pertama-tama aneh juga, waktu ada relawan dan masyarakat yang memberitahu ke saya. 'Mbak saya sudah transfer ya sejumlah Rp212.212. Saat itu saya bingung dengan jumlahnya," kisah perempuan berambut panjang ini, sembari menunjukkan sejumlah bukti transfer yang masuk ke rekening Jokowi-JK dari relawan dan masyarakat.

Dia katakan, bukan hanya satu atau dua kali saja dijumpai nominal "aneh" yang dikirimkan ke rekening Jokowi-JK. Dia tak mengetahui makna apa yang ada dibalik bilangan-bilangan tersebut.

Yang pasti, dia hanya tahu bahwa itu adalah sumbangan yang diberikan relawan dan masyarakat sebagai bentuk dukungan mereka kepada Jokowi-JK.

"Kalau kita mentransfer dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris: Automated Teller Machine-red) jumlah berapa saja bisa. Tinggal ditekan jumlah tertentu langsung terkirim. Juga soal jumlah, itu kan hak relawan mengirimkan secara sukarela," jelasnya.

Sumber : Tribunnews || editor : Antony Rahman

Rp 11 Juta Terkumpul dalam Satu Jam untuk "Jokowi-JK"

Amuntaipost.com - Hanya dalam waktu satu jam, Minggu (8/6/2014), gerakan MasBro JokoJeka yang mendeklarasikan dukungannya pada pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengumpulkan sumbangan Rp 11 juta.

"Besok sumbangan ini ramai-ramai kami setorkan ke bank," kata inisiator pengumpulan sumbangan dalam gerakan itu, Roy Marten, Minggu. Dia pun mengatakan berencana kembali membuat kegiatan pengumpulan sumbangan, setelah melihat hasil yang didapatkan dalam kesempatan ini.

Roy mengatakan sumbangan akan disetrokan lewat BRI Cabang Ambassador pada Senin (9/6/2014) pukul 10.00 WIB. Gerakan MasBro JokoJeka merupakan aksi dukungan yang digalang oleh sejumlah artis.

Di antara para artis tersebut adalah model dan presenter Olga Lidya, presenter dan aktor muda Gading Martin, serta penyanyi Edo Kondologit, Andre Hehanusa, Roni Waluya, dan Bejah. Ada pula dalam deretan artis tersebut adalah para "senior" seperti Roy dan istrinya, Ana Maria, mantan Ketua PARSI Anwar Fuadi, dan raja perfilman Indonesia Mark Sungkar, serta Miing dan Sys NS.


Sumber : Kompas || editor : Antony Rahman

Dari Santri Makan Teri Hingga Jadi Menteri

JOMBANG, Amuntaipost.com -- Pondok pesantren telah melahirkan banyak tokoh, salah satunya adalah Menteri Agama RI, Suryadharma Ali. Oleh karena itu, eksistensi pondok pesantren harus tetap dijaga. Dengan begitu, pesantren tidak hilang ditelan zaman.

"Saya juga lulusan pesantren. Meski saat menjadi santri suka makan teri, namun akhirnya bisa menjadi menteri. Pendek kata, pesantren bukan hanya mampu tukang membaca do'a. Namun, lebih dari itu," kata Suryadharma saat menghadiri Silaturahmi Nasional Alumni Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Sabtu (23/6/2012).

Pernyataan Menteri Agama itu langsung disambut aplaus ratusan hadirin yang memadati GOR pesantren setempat. Dia kemudian mengatakan bahwa tranformasi ilmu di pesantren juga tidak kalah dengan lembaga pendidikan umum. Sehingga tidak heran jika dari rahim pesantren mampu melahirkan tokoh intelektual.

"Jangan minder menjadi santri. Saya alumni pesantren bisa menjadi menteri. Begitu juga Bu Ida Fauziah. Beliau alumni Tambakberas yang menjadi anggota DPR RI selama tiga periode," ujar Suryadharma ketika memberikan sambutan.

Mendapat sentilan itu, Ida Fauziah yang duduk di kursi paling depan hanya tersenyum kecil sembari menganggukkan kepala. Menag lantas mengapresiasi sistem pendidikan di ponpes Tambakberas. Pasalnya, pesantren yang didirkan oleh KH Wahab Hasbullah tersebut tetap memegang teguh ajaran ahlussunah wal jamaah.

KH Hasib Wahab, salah satu pengasuh Ponpes Tambakberas mengatakan, alumni pondoknya sudah tersebar seluruh nusantara. Meski demikian mereka tetap menjalin komunikasi dalam wadah IKABU (Ikatan Alumni Bahrul Ulum).  Menurutnya, saat ini Bahrul Ulum mempunyai 150 kiai dan pengasuh serta 11 lembaga pendidikan formal.

"Diusianya ke-187 tahun ini Bahrul Ulum telah melahirkan alumni yang tersebar di seluruh nusantara. Mereka bergerak diberbagai sektor. Misalnya, Bupati Tuban KH Fathul Huda, Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah dan masih banyak lagi," ujar pria yang akrab disapa Gus Hasib ini.

Editor : Antony Rahman   ||   Sumber : Beritajatim

Dugaan Asusila, Kader Partai Hanura Dilaporkan

SUMENEP, Amuntaipost.com -- Sebanyak lima kader Partai Hanura Sumenep, Senin (04/06/12), mendatangi badan kehormatan DPRD setempat. Mereka menanyakan kasus dugaan tindak asusila yang dilakukan oknum anggota DPRD berinisial 'SM'.

"Kami ke sini untuk mengecek, siapa SM itu. Apa memang benar SM itu kader partai Hanura seperti kabar yang beredar di luar, atau bukan," kata Syahrul Gunawan, dari PAC Partai Hanura Gili Genting.

Ia memaparkan, berdasarkan penjelasan dan badan kehormatan DPRD Sumenep, SM memang benar merupakan kader partai Hanura. Karena itu, pihaknya segera melaporkan pada DPC partai Hanura Sumenep terkait kasus tersebut. "Selama ini kami belum menyampaikan secara resmi pada DPC, karena kami masih harus kroscek dulu, benar tidak SM itu kader kami. Ternyata benar. Jadi kami segera laporkan ke DPC untuk diproses," ujarnya.

Syahrul mengaku juga meminta agar badan kehormatan DPRD Sumenep mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Sedangkan pihaknya juga mendesak DPC Hanura agar memproses dugaan asusila itu. "Selama ini SM memang belum pernah dipanggil DPC, karena kan belum ada laporan resmi. Nah, setelah ini kami kirim surat resmi ke DPC agar kasus itu ditindaklanjuti," terangnya.

Sementara Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, Husaini Adhim yang menemui kader partai Hanura mengatakan, pihaknya terus menindaklanjuti kasus dugaan asusila tersebut. "Kami sudah ke Surabaya dan bertemu dengan pelapor yang mendapat kuasa dari korban. Bahkan kami juga sudah berhasil bertemu langsung dengan korban," katanya.

Husaini mengaku siap untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun sebelum memanggil terlapor yakni SM untuk dimintai keterangan, pihaknya akan menemui pakar telematika di Jakarta. "Kami harus membuktikan dulu, foto-foto mesra antara terlapor dan korban yang dibawa pelapor, asli atau tidak. Kalau sudah ada pembuktian dari pakar telematika, baru kami akan panggil pelapor," ungkapnya.

Sebelumnya, Senin (14/05/12), Surtiningsih, aktifis perempuan dan perlindungan anak Surabaya melaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Sumenep, dugaan tindak asusila yang dilakukan 'SM' terhadap seorang perempuan, karyawan salah satu kafe di Surabaya. Pelapor menunjukan beberapa foto 'SM' yang sedang duduk mesra dengan korban. [tem/but]

Sumber : beritajatim.com | editor : Antony Rahman

Anggaran Rp 36 Triliun Hanya untuk Tengah Kota Jakarta

JAKARTA, Amuntaipost.com -- APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 36 triliun dalam setahun. Namun tak banyak yang bisa dilakukan Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo yang juga calon incumbent dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal ini pun dianggap aneh oleh cagub lainnya, Jokowi.

"Di DKI, gubernur memegang uang Rp 140 triliun. Mestinya itu bisa menyelesaikan masalah dan saya setuju dengan warga," ujar Jokowi saat bertemu warga RT 01/05 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (3/6/2012).

Jokowi mengakui, dari prioritas pembangunan Jakarta, tengah kota lebih banyak dipikirkan Pemprov DKI. Ini bertolak belakang dengan pembangunan di pinggir Jakarta. Fasilitas dan prasarana publik terlihat minim sekali, khususnya yang langsung dirasakan rakyat kecil.

Pria yang masih menjabat Wali Kota Solo ini menyadari kebutuhan dasar warga Jakarta seperti pendidikan dan kesehatan masih jauh harapan. Ia tak mau muluk jika kelak menjadi gubernur, akan memprioritaskan pendidikan dan kesehatan lewat kartu pintar dan kartu kesehatan.

"Kartu Jakarta Sehat bisa dipakai di rumah sakit negeri, Swasta, Puskesmas dan Poliklinik. Ini berlaku untuk kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, dan anaknya. Tidak seperti sekarang, anggaran kesehatan Rp 500 miliar. Tapi larinya kemana enggak tahu," tandas Jokowi. 

sumber : banjarmasinpost.co.id | editor : Antony Rahman

Calonkan Ani, Kredibilitas SBY Bisa Rusak

JAKARTA, Amuntaipost.com -- Pro kontra dalam mengajukan pencalonan Ani Yudhoyono sebagai calon Presiden 2014 di lingkungan Partai Demokrat, sepatutnya tidak perlu dipaksakan untuk berlarut-larut, mengingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan tidak akan menyiapkan, baik istri maupun keluarganya menuju kursi RI-1 pascajabatan sebagai presiden.

"Pemaksaan Ani Yudhoyono dapat menjatuhkan kredibilitas SBY, oleh karena komitmennya sudah sangat jelas untuk tidak berancang-ancang mengusung Bu Ani sebagai calon presiden mendatang," jelas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu (26/5/2012) pagi.

Dikatakan, sikap Presiden SBY itu menunjukkan sisi kuat kredibilitas moral untuk mengakhiri masa dua periode di tampuk kepemimpinan nasional secara baik, tanpa menyimpan orientasi ke arah membangun kelangsungan dinasti kekuasaan melalui kepentingan pihak keluarga.

Apalagi, lanjutnya, posisi Ani Yudhoyono sejauh ini lebih pada itikad menyokong peran Presiden SBY dengan menjadi ibu negara yang baik sekaligus terhormat. Syahganda menilai, komimen SBY terhadap kekuasaan juga menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk kerap memilih tugas ataupun semangat dalam melapangkan masa akhir kepresidennya melalui tahapan konsititusional dan pilihan kerjasama politik yang berhati-hati.

"Jadi, kita semua harus meletakkan dengan adil guna memperkuat motivasi SBY secara mulia, dan kemudian menempatkan peran SBY sebagai negarawan yang diperlukan bangsa setelah selesai menjabat presiden," ujarnya.

Ditambahkan, peran kenegarawanan itu yang agaknya diinginkan oleh semua keluarga besar SBY saat ini. Karena itu, perdebatan yang mengharuskan pencalonan Ani Yudhoyono untuk melanjutkan kepemimpinan SBY, termasuk sikap keberatan sejumlah elemen di Partai Demokrat, perlu dihentikan. Hal ini perlu agar tidak menganggu fokus anggota keluarga SBY dalam memegang komitmen, yang telah dinyatakan dengan prinsip sebagai Kepala Negara oleh Presiden SBY tersebut.

sumber : banjarmasinpost.co.id    editor : Antony Rahman

Gedung DPRD Kab. Balangan Dipagari Kawat Berduri

PARINGIN, Amuntaipost.com -- Ancaman turun kejalan yang dilakukan para pendukung Syarifuddin dan Fachrurazi, Kamis (16/2) membuat sejumlah pihak waspada.

Berdasarkan pantauan BPost Online, Selasa (14/2) dua hari menjelang aksi massa situasi kota Paringin, ibukota Balangan normal seperti biasa.

Sejumlah pegawai diperkantoran tetap melakukan aktivitas seperti biasa termasuk di kantor bupati dan gedung DPRD Balangan.

Bupati Balangan Sefek Effendi pun tetap masuk kantor seperti biasa. Namun menjelang siang Sefek meninggalkan kantor. 

"Sepertinya bapak (Sefek) akan menghadiri Maulid disalah satu rumah warga jadi keluar (kantor bupati)," kata salah satu PNS.

Perbedaan hanya ada pada penjagaan yang dilakukan aparat keamanan. Selain disiapkannya mobil water canon di muka kantor Pemkab sejumlah aparat baik dari TNI dan Polri juga melakukan penjagaan.

Penjagaan juga dilakukan aparat gabungan di kantor DPRD Balangan. Sementara untuk mempersulit massa agar tidak masuk lingkungan DPRD, sekretariat DPRD melakukan penguatan pengamanan.

Salah satunya membuat kawat berduri di depan pintu masuk. Pembuatan kawat berduri juga dilakukan disamping kiri gedung DPRD Balangan yang sebelumnya tanpa ada pagar.

sumber: banjarmasinpost | editor: antony rahman | publish: amuntaipost.com

3 Menteri Mundur Setelah Menonton Gambar Porno

NEW DELHI, Amuntaipost.com -- Tiga politikus dari sebuah partai konservatif India mengundurkan diri setelah ketahuan menonton gambar-gambar porno di ponsel dalam sebuah sidang parlemen negara bagian.

Sejumlah televisi berita menayangkan cuplikan gambar yang menunjukkan Menteri Koperasi Negara Bagian Karnataka, Laxman Savadi, membagi potongan film porno kepada koleganya, CC Patil, yang merupakan Menteri Urusan Pengembangan Perempuan dan Anak. Ketika itu, mereka sedang menghadiri sidang parlemen Negara Bagian Karnataka.

Pemilik ponsel yang menyimpan gambar-gambar porno itu, Menteri Pelabuhan, Sains, dan Teknologi Krishna Palemar, juga mengundurkan diri.

"Kami meminta ketua parlemen yang terhormat untuk menggelar penyelidikan dan kami akan terbukti bersih," kata Patil, Rabu (8/2/2012), yang membantah dia sengaja melihat-lihat gambar porno.

Ketiga politikus itu mengatakan tidak ingin mempermalukan partai mereka, Bharatiya Janata Party (BJP), yang beraliran nasionalis Hindu. BJP merupakan partai berkuasa di Negara Bagian Karnataka, tetapi menjadi oposisi di tingkat nasional.

Kejadian itu menimbulkan kemarahan, tidak hanya dari para aktivis kanan ataupun kelompok-kelompok sayap kanan Hindu, tetapi juga dari Partai Kongres yang menuntut pembubaran parlemen.

"Kita hidup di negara yang memiliki pola pikir bahwa perempuan merupakan komoditas yang bisa dibuang dan dipandang sebagai milik yang bisa dialihkan," kata Renuka Chowdhari, mantan Menteri Federal Urusan Pengembangan Perempuan dan anggota Partai Kongres.

"Sangat mengganggu bahwa orang-orang yang berada di kekuasaan dan memiliki tanggung jawab pada perubahan memiliki pola pikir yang sama dan sibuk nonton pornografi," katanya kepada kanal berita CNN-IBN.

Baik Savadi maupun Patil membantah "menikmati" pornografi dan awalnya menolak mengundurkan diri pascainsiden itu. "Itu tidak benar. Kami tidak nonton pornografi. Ponsel itu bukan milik saya. Itu (ponsel) diserahkan ke saya oleh anggota lain (Krishna Palemar) yang memiliki cuplikan gambar dari pesta yang kontroversial di Udupi. Saya hanya melihat-lihat isinya," papar Savadi.

Parlemen Karnataka sudah membentuk satu komisi yang terdiri dari enam orang untuk menyelidiki kasus itu. Komisi itu mendapat waktu hingga 12 Maret mendatang untuk menyerahkan laporan hasil penyelidikan tersebut, demikian IBN Live melaporkan, Rabu (8/2/2012).

sumber: Kompas | editor: antony rahman | publish: amuntaipost.com

Humas Pemkab Tanbu Studi Banding ke HST

BARABAI, Amuntaipost.com -- Studi banding, tak perlu jauh-jauh ke luar daerah, atau ke luar Kalsel. Seperti dilakukan Humas Pemkab Tanahbumbu, Selasa (24/1/2012) yang studi banding ke Humas Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST).

Diwakili Tato Agus Setiawan, Kasubbag publikasi dan dokumentasi serta dua staf lainnya, PNS Tanbu itu bermaksud belajar membuat publikasi yang efektif untuk menyampaikan program pembangunan, bagi daerah kaya hasil tambang tersebut. Tato diterima Kabag Humas Pemkab HST Ramadan.
Tato menilai, HST salah satu kabupaten yang sukses dalam menyebarluaskan informasi kegiatan pemerintahan di daerah melalui media massa. Termasuk program pembangunannya. Kami tertarik untuk mempelajarinya,”jelas Tato. Tato juga menilai, humas HST sukses dalam membina hubungan baik dengan wartawan dan medianya.

“Kalau di Tanbu, banyak sekali wartawan yang medianya tidak jelas. Bahkan mereka mengaku medianya ada di Surabaya, Jakarta, dan Kaltim. Susahnya, mereka kadang tidak professional menjalankan tugasnya,”jelas Tato.

Menanggapi masalah itu, Ramadan mengatakan, peran media massa sangat penting dalam menyampaikan program pemerintah, sehingga humas dan media harus bermitra secara professional. “Kami senantiasa menjaga kemitraan itu secara proporsional,”jelasnya.

Ramadan juga menyatakan bersyukur, karena di HST tidak ada wartawan ‘bodrek’ yang beroperasi, karena humas HST hanya melayani wartawan yang medianya jelas dan wartawannya yang menjalankan tugas secara professional.

Sumber: banjarmasinpost editor: antony rahman

Aunul Ingatkan Pejabat Hati-hati Menggunakan Anggaran

AMUNTAI, Amuntaipost.com -- Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Aunul Hadi mengingatkan  pejabat dilingkup Pemkab HSU untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran, agar tidak berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Saya himbau semua SKPD memiliki konsultan hukum, atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan atau BPK dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja” ungkap Aunul saat menyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012 kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD ) Pemkab HSU yang dilaksanakan di Mess Negara Dipa Amuntai,  Selasa (17/1).

Kepada pejabat yang dipindahtugaskan, Aunul juga mengingatkan agar tetap menyelesaikan permasalahan penggunaan anggaran yang belum tuntas di SKPD sebelumnya. Menurut Aunul, Pejabat yang sudah pensiun sekali pun belum bisa lepas dari tanggung jawab penggunaan anggaran saat mereka masih aktif, sehingga pejabat harus bisa menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran secara hukum

red: Edi Nugroho Sumber: ratino taufik/bpost online

Rosa : "Ketua Besar" itu Pimpinan Banggar DPR

JAKARTA, Amuntaipost.com -- Terpidana kasus suap wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang, mengungkapkan bahwa sosok "ketua besar" yang terungkap dalam pembicaraannya dengan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh, dalam persidangan Muhammad Nazaruddin yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/1/2012).

Menurut Rosa, yang dimaksud dengan "ketua besar" dalam percakapannya itu adalah pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Namun, Rosa tidak mengungkapkan nama ketua besar yang dimaksud. Lebih jauh, Rosa menjelaskan, melalui BlackBerry Messanger (BBM), Angelina meminta uang kepada Nazaruddin melalui Rosa. Uang itu, kata Angelina, untuk membuat kenyang "ketua besar".

"Dia (Angelina) bilang kalau 'ketua besar' kenyang, maka kita akan enak," ucap Rosa menirukan Angelina. Namun, siapa ketua besar yang dimaksud itu tidak ditanyakan Rosa ke Angelina melalui BBM.

Saat keduanya bertemu, Rosa baru menanyakan hal itu kepada Angelina. Kemudian, Rosa menuturkan, sambil menyerahkan catatan berisi hitung-hitungan, Angelina mengatakan bahwa 'ketua besar' adalah para pimpinan di Banggar DPR. "Biasalah, untuk pimpinan-pimpinan kita di Banggar," tutur Rosa menirukan Angelina.

Permintaan Angelina itu, kata Rosa, kemudian dia sampaikan ke atasannya, Muhammad Nazaruddin. Disebutkan pula, tidak ada anggaran jika tidak ada uang. "Saya sampaikan 'Bapak, memang didesak, kalau enggak ada uang, enggak turun anggarannya," ungkap Rosa.

Selain mengungkap siapa ketua besar, Rosa juga mengatakan soal 'bos besar'. Menurutnya, jika kata 'bos besar' diucapkan dari mulut Rosa, maka artinya pimpinan perusahaan Grup Permai. Namun jika 'bos besar' diucapkan Angelina, maka kata itu berarti pimpinan Banggar dari Partai Demokrat, Mirwan Amir.

"Kalau big bos Bu Angie, orang-orang yang berwenang golkan anggaran, pimpinan Banggar," kata Rosa. "Jatah Fraksi Demokrat, Mirwan Amir," ujarnya [kompas]

Pengamat : Ketua DPR Marzuki Alie Telah Menipu Masyarakat

JAKARTA, Amuntaipost.com -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan Ketua DPR Marzuki Alie telah menipu masyarakat. Hal tersebut dikatakan Ray menanggapi pernyataan politikus Demokrat tersebut yang mengaku akan memecat Sekretaris Jendral Nining Indra Saleh karena telah membuat program renovasi gedung DPR dengan menelan anggaran miliaran rupiah.

"Ah itu tipu-tipu saja. Kita sudah tahulah cara mereka. Setelah kejadian pura-pura marah akan memecat Sekjen," ujar Ray saat dihubungi okezone Sabtu (14/1/2012).

Ray mengaku tak percaya jika Marzuki akan melakukan pemecatan kepada Ketua Sekjen DPR. Pasalnya selama ini sudah beberapa kali renovasi gedung dilakukan di DPR, namun hingga kini Nining tetap menjabat dan tidak pernah dipecat.

"Tidak akan sampai kesana (pemecatan), ini bukan kali pertama mengatakan seperti itu. Biasa itu pura-pura mempertanggungjawabkan padahal program renovasi jalan terus, tetap dilanjutkan. Pura-pura lempar tanggung jawab, pura-pura keras beraksi setelah itu tidak pernah ada buktinya," papar Ray.

Kata Ray, jika Ketua DPR benar-benar marah dengan upaya yang dilakukan oleh Sekjen, maka seharusnya DPR berani untuk menghentikan proyek tersebut dan mengembalikan uang puluhan miliar tersebut ke kas negara.

"Kalau dia (Marzuki) marah seharusnya dia tegas perintahkan sekjen hentikan proyek dan kembalikan Rp20 miliar itu ke kas negara. Itu baru dia serius. Kalau cuma bilang pecat, hanya ancam sana sini itu tipu," katanya.

Sebelumnya, Marzuki Alie mengaku telah berkonsultasi dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang prosedur pergantian Sekjen DPR. "Saya (sekarang) tahu prosedurnya, saya sudah bicara dengan Pak Dipo Alam. Saya akan tempuh prosedur itu," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/1/2012).

Menurut Marzuki, sikap tegas ini diambil lantaran Sekjen DPR kerap membuat kebijakan yang bertentangan. Selain itu, Marzuki menyebut kebijakan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dikerjakan Sekjen DPR tidak transparan.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan Bu Sekjen tolong bantu saya bekerja yang baik. Kalau ada hal-hal yang krusial yang kira-kira akan menimbulkan opini publik tolong sampaikan kesaya. Tapi kelihatannya saya tidak tahu hambatan apa, beliau tidak pernah sampaikan ke saya," sambungnya. (sus)
(ahm)

KPK Usut Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap DPRD Kota Semarang

JAKARTA, Amuntaipost.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus suap ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

"Yang pasti KPK mengusut kasus ini, sampai kalau ada orang lain yang terlibat, ya nanti," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, ketika dihubungi, Jumat (13/1/2012). Namun Johan tidak mengungkapkan ke arah mana pengusutan lebih lanjut itu dilakukan.

Saat disinggung soal kemungkinan adanya keterlibatan Walikota Semarang, Soemarmo HS, Johan mengaku tidak mengetahui sejauh mana penyidikan kasus itu dilakukan. Dia juga mengaku tidak tahu apakah penyidik menemukan dokumen yang menunjukkan bukti adanya keterlibatan Soemarmo dalam kasus ini.

Soemarmo sendiri beberapa kali diperiksa sebagai saksi kasus ini. Pada 10 Januari lalu, Soemarmo selama sekitar tujuh jam di gedung KPK, Jakarta. Seusai diperiksa, dia menyangkal terlibat dalam kasus dugaan suap ke DPRD itu.

Ia menyatakan bahwa pemberian uang oleh Sekretaris Kota Semarang Ahmad Zainuri bukan atas perintahnya dan tanpa sepengetahuan dia. "Oh malah saya tidak tahu itu, sama sekali tidak tahu," ucap Soemarmo.

Informasi yang terungkap, ada dokumen berisi petunjuk keterlibatan Soemarmo yang ditemukan penyidik KPK. Ahmad Zainuri, Sekretaris Kota Semarang yang menjadi tersangka kasus ini pernah mengatakan bahwa dirinya diperintah Walikota untuk menyediakan dana bagi anggota DPRD. Dana tersebut untuk memuluskan usulan tunjangan penghasilan Pemerintah Kota Semarang serta persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2012 senilai Rp 2,3 triliun.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan status tersangka terhadap Zainuri dan dua anggota DPRD Kota Semarang yaitu Sumartono (Fraksi Partai Demokrat), dan Agung PS (Fraksi Partai Amanat Nasional). Ketiganya tertangkap tangan di lingkungan kantor DPRD pada 24 November lalu.

Bersamaan dengan itu, KPK menyita 20 amplop berisi uang. Amplop-amplop tersebut ditemukan di mobil dan di kantor anggota DPRD. Nilai total uang dalam 21 amplop itu mencapai Rp 41 juta. Soemarmo mengatakan bahwa uang yang diberikan ke anggota DPRD itu bukan diambil dari APBD Kota Semarang.[kompas]

DPR Patuhi Putusan MK Batalkan Ketentuan UU Tentang Penyelenggaraan Pemilu

JAKARTA, Amuntaipost.com - Dewan Perwakilan Rakyat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

"Terus terang, kami terkejut dengan putusan itu. Akan tetapi, kami tetap menghormati putusan MK," kata Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Priyo Budi Santoso, usai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, Senin (9/1/2012).

MK membatalkan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15 Tahun 2011, yang mengatur salah satu syarat calon anggota KPU dan Bawaslu. Pasal itu sebelumnya mengatur, calon anggota KPU dan Bawaslu harus mundur dari partai politik begitu mendaftarkan diri.

MK memutus syarat mundur dari parpol dikembalikan seperti dalam UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yakni harus mundur dari parpol paling lambat lima tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu.

Selain itu, MK juga mengeluarkan unsur partai politik dan pemerintah dari keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (4) UU 15 Tahun 2011.

"Meskipun mengganjal, tapi tak ada gunanya membantah. Kami harus patuh. Oleh karena itu silakan diproses sesuai dengan putusan MK," kata Priyo.

DPR, lanjut Priyo, akan memilih orang-orang yang terbaik. Oleh karena itu diharapkan Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU/Bawaslu dapat memilih dan mengajukan orang-orang yang mandiri dan independen, yang tak tergoda untuk melompat menjadi anggota partai politik. [Kompas]