SURABAYA, Amuntaipost.com -- Himpunan Pengusaha Nahdliyyin (HPN) merekomendasikan kepada kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membuat labelisasi produk 'Halal dan Jujur'.
Menurut Ketua Umum HPN, Abdul Malik, pemberian labelisasi itu merupakan bagian strategi marketing bagi pengusaha Nahdliyyin khususnya yang tergabung dalam HPN dan umumnya pengusaha Indonesia.
"Rekomendasi ini sangat bagus untuk bergening posisi NU. Hal itu agar NU tidak hanya dijadikan sebagai obyek pasar oleh produsen tapi juga ikut mengatur produsen," kata Abdul Malik saat pemaparan hasil hasil rembug nasional saudagar NU di kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Akbar Surabaya, Senin (30/1/2012).
Dia menjelaskan, keberadaan labelisasi milik NU ini tidak akan berseberangan dengan milik MUI (Majelis Ulama Indonesia). Alasannya, masing-masing memiliki pasar yang berbeda sehingga saling melengkapi. "Warga NU itu kan lebih menurut kepada kiai NU daripada MUI. Sehingga mereka akan lebih percaya jika NU yang mengeluarkan label Halal dan Jujur itu," katanya.
Tak hanya itu, labelisasi itu akan dititikberatkan pada kejujuran. Artinya seperti berat produk yang dijual apakah sudah benar-benar sesuai dengan timbangan. Kemudian kualitas produk apakah benar-benar terjamin dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk labelisasi Halal kemungkinan besar akan menggandeng dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Departemen Kesehatan dan lain sebagainya. "Sementara praktek dagang di masyarakat itu masih banyak yang memisahkan antara sistem ekonomi dengan ibadah. Sehingga kejujuran banyak ditinggalkan oleh pelaku ekonomi, padahal dalam agama hal itu tak boleh dipisahkan, ekonomi juga ibadah," papar Abdul.
Menurut Ketua Umum HPN, Abdul Malik, pemberian labelisasi itu merupakan bagian strategi marketing bagi pengusaha Nahdliyyin khususnya yang tergabung dalam HPN dan umumnya pengusaha Indonesia.
"Rekomendasi ini sangat bagus untuk bergening posisi NU. Hal itu agar NU tidak hanya dijadikan sebagai obyek pasar oleh produsen tapi juga ikut mengatur produsen," kata Abdul Malik saat pemaparan hasil hasil rembug nasional saudagar NU di kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Akbar Surabaya, Senin (30/1/2012).
Dia menjelaskan, keberadaan labelisasi milik NU ini tidak akan berseberangan dengan milik MUI (Majelis Ulama Indonesia). Alasannya, masing-masing memiliki pasar yang berbeda sehingga saling melengkapi. "Warga NU itu kan lebih menurut kepada kiai NU daripada MUI. Sehingga mereka akan lebih percaya jika NU yang mengeluarkan label Halal dan Jujur itu," katanya.
Tak hanya itu, labelisasi itu akan dititikberatkan pada kejujuran. Artinya seperti berat produk yang dijual apakah sudah benar-benar sesuai dengan timbangan. Kemudian kualitas produk apakah benar-benar terjamin dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk labelisasi Halal kemungkinan besar akan menggandeng dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Departemen Kesehatan dan lain sebagainya. "Sementara praktek dagang di masyarakat itu masih banyak yang memisahkan antara sistem ekonomi dengan ibadah. Sehingga kejujuran banyak ditinggalkan oleh pelaku ekonomi, padahal dalam agama hal itu tak boleh dipisahkan, ekonomi juga ibadah," papar Abdul.
sumber: okezone | editor: antony rahman | publish: amuntaipost.com
