PALANGKARAYA, Amuntaipost.com - Pemerintah agar bertindak tegas dan serius menyelidiki pembantaian orangutan di Kalimantan beberapa waktu lalu. Bentuk ketegasan itu mencabut izin Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang terbukti terlibat merencanakan pembantaian orangutan.
"Pemerintah harus tegas. Perkebunan swasta yang terbukti terlibat dalam pembantaian orangutan harus dicabut izinnya," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Prof Iberamsjah, di Palangka Raya, Senin (12/12/2011).
Ia menduga, PBS sedikit banyak terlibat dalam merencakan pembantaian orangutan (Pongo pygmaeus) tersebut, mengingat lokasinya pembantaiannya berada di kawasan perusahaan sendiri.
Pembantaian orangutan oleh sekelompok oknum tersebut adalah kejahatan besar, dan yang pasti perbuatan itu telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, seharusnya apabila PBS tidak terlibat dan mengetahui hal tersebut harus segera melaporkannya kepada yang berwenang.
"PBS harusnya juga turut menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kalau menemukan kejadian seperti pembunuhan orangutan beberapa waktu lalu harus segera melaporkannya. Jangan hanya tutup mata, seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut," ucapnya.
Ia menilai, sementara ini pemerintah masih kurang tegas dan tidak terlalu serius menangani masalah tersebut. Kemungkinan kurang berdaya akibat harus berhadapan dengan investor.
Terus terjadinya kasus pembunuhan orangutan dan praktek perkebunan kelapa saiwt yang mengancam orangutan menimbulkan masalah tersendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi masalah tersebut.
Selain itu, Iberamsjah juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi hutan di Indonesia yang banyak kerusakan akibat aktivitas pembalakan liat, serta pelaksanaan perkebunan dan pertambangan.
"Pemerintah seharusnya bisa memberikan pengawasan dan sanksi yang jelas terhadap hutan di Indonesia. Sehingga kontrol dalam menjaga kelestarian lingkungan cukup terjaga selain bantuan dari masyarakat sekitar," tambahnya.
Iberamsjah yang juga merupakan putra asli Kalimantan berharap, pemerintah daerah setempat dapat bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap semua permasalahan yang terjadi di daerah. Khususnya dalam menyeleksi investor yang membangun daerah buka merugikan daerah.
