JAKARTA, Amuntaipost.com -- Toyota menjadi merek terakhir atau keempat yang berkomitmen ikut serta dalam program mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost and Green Car (LCGC) di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam presentasi Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi pada workshop Kebijakan Pengembangan Industri Otomotif di Jakarta, awal minggu ini.
Dijelaskan, LCGC dibagi dua. Pertama, kendaraan roda empat angkutan penumpang bermesin 660 - 1.000 cc, konsumsi bahan bakarnya harus 22 kpl dan kedua bermesin 1.000-1.200 cc.
Sebelum regulasi diterbitkan, Kementerian Perindustrian telah berhasil memperoleh "komitmen" investasi dari tiga prinsipal dan empat merek dari Jepang sekitar 1,6 miliar dolar AS atau Rp 14,32 triliun. Rinciannya, Daihatsu menginvestasikan 400 juta dolar AS, Suzuki 800 juta dolar AS, Nissan 200 juta dolar AS dan Toyota 41,3 miliar yen atau 524,5 juta dolar AS.
"Dengan komitmen ini, Indonesia memperoleh berbagai keuntungan seperti tambahan aktivitas ekonomi baru pada 200 industri komponen, 11.000 unit jaringan layanan purna jual dan 33.000 untuk jaringan bengkel tak resmi," papar Budi. Lainnya, membuka 6.000 lapangan kerja baru di setiap merek dan 2.500 orang pada industri komponen pendukung.
Selain berkontribusi pada kemajuan ekonomi, Budi berharap, Indonesia juga bisa menciptakan kemandirian di bidang teknologi otomotif, khususnya memproduksi "powertrain" yang terdiri dari 120 kelompok komponen. Targetnya, 80 persen dari komponen ini dalam periode 3 sampai 5 tahun sudah bisa diproduksi di Indonesia.
Komponen
Ketua Umum Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hadi Surjadipradja menambahkan, fokus pemerintah menggarap LCGC jangan hanya dipatok pada kepentingan perakit mobil. Hadi justru mempertanyakan paket insentif yang ditawarkan pemerintah kepada industri komponen yang mendukung program tersebut.
Ketua Umum Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hadi Surjadipradja menambahkan, fokus pemerintah menggarap LCGC jangan hanya dipatok pada kepentingan perakit mobil. Hadi justru mempertanyakan paket insentif yang ditawarkan pemerintah kepada industri komponen yang mendukung program tersebut.
"Kalau produsen mobil berinvestasi, kapasitas GIAMM juga harus naik. Begitu juga investasinya. Insentif fiskal terlewat buat kita. Kami juga meminta pemerintah lebih cepat mengeluarkan regulasi BMDTP. Jangan harus menunggu sampai pertengahan tahun baru bisa digunakkan," harapnya.
sumber: kompas.com | editor: antony rahman | publish: amuntaipost.com
